Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo
Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun)
adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat. Ia
menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum
berkecimpung dalam bisnis dan politik. Bersama Hatta Rajasa, ia maju sebagai
calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.
Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo putra
begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri
bersama orangtuanya. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi figur paman Soebianto
Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong 1946. Masuk Akademi
Militer Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974 sebagai letnan dua, Prabowo mencatatkan diri sebagai komandan
termuda saat mengikuti operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit
setelah menjabat Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus
(Kopassus) pada 1983. Merengkuh jabatan Komandan Kopassus pada 1995, selang
setahun ia dipromosikan sebagai Komandan Jenderal Kopasus, memimpin operasi
pembebasan sandera Mapenduma. Terakhir, ia bertugas sebagai Panglima Kostrad
dua bulan sampai kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Setelah tidak aktif dalam dinas militer, Prabowo
menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negera Eropa. Ia menekuni dunia
bisnis, mengikuti adiknya Hashim Djojohadikusumo yang pengusaha minyak. Bisnis
Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak di sektor berbeda.
Kembali ke Tanah Air, ia berkecimpung dalam politik. Pada 2008, ia bersama
rekannya mengukuhkan pembentukan Partai Gerakan Indonesia Raya. Lewat jalur
perhimpunan, Prabowo merangkul petani, pedagang pasar tradisional, dan kegiatan
pencak silat Indonesia. Selama dua periode, ia memimpin Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) sejak 2004.
Prabowo adalah putra dari pasangan Soemitro
Djojohadikusumo (yang merupakan begawan ekonomi Indonesia) dan Dora Marie Sigar,
atau lebih dikenal dengan nama Dora Soemitro.Ia
juga merupakan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI,
pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Prabowo Subianto dinamai
menurut Soebianto Djojohadikoesoemo, pamannya yang gugur dalam Pertempuran
Lengkong. Ia memiliki dua kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani
Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo.
Masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri.
Ia menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu 3 tahun di Victoria Institution,
Kuala Lumpur, Sekolah Menengah di Zurich International School, Zurich, pada
tahun 1963-1964, SMA di American School, London pada kurun waktu 1964-1967.
Pada tahun 1970, barulah ia masuk ke Akademi Militer Nasional, Magelang.
Prabowo adalah keturunan Panglima Laskar
Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu) yang bernama Raden Tumenggung
Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari
Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama. Selain itu, garis keturunannya dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram.
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi
alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan berpisah pada tahun 1998, tidak
lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang
anak, Ragowo "Didiet" Hediprasetyo.
Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis
sebagai seorang desainer.
Karier militer
Prabowo
mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi Militer
Magelang. Ia lulus pada tahun 1974, satu tahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono,
Presiden Republik Indonesia saat ini.
Operasi di Timor Timur
Prabowo (kedua dari kiri) saat di
Timor Timur
Pada
tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando
Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor
Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi
Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato,
wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri
pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau
Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh
kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat
bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978.[10]
Pada
akhir tahun 1992, Xanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin
oleh Letnan Kolonel Prabowo.[11] Informasi mengenai keberadaan
Xanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan.[11]
Di Kopassus
Pada
tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81
Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah
menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika
Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri
Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando
Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus.[12]
Penyelamatan Mapenduma
Salah satu pencapaian Prabowo saat
menjadi pimpinan Kopassus adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Saat
itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo
menyalami salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada
tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan
sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti
Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lima
orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7
sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.[13]
Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada
helikopter putih untuk menipu anggota OPM.[5][14]
Pengibaran bendera di Puncak Everest
Pada
tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil
mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki
melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI,
dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jendral TNI
Prabowo Subianto.[15] Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997
dari Phakding, Nepal.
Pengamanan 1998
Sebagai
Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar
pada waktu itu (sekitar 11 ribu prajurit[16]) , Prabowo dimintai
pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada
dalam suasana kacau.[17] Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan
membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil
Presiden B.J. Habibie di Kuningan.[18]
Meskipun
akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil
beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara
lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas.[19]
Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu
Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada
Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.[20]
Selain
itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan
beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra,
Bambang Widjajanto, dan lain-lain.[21] Ia juga sempat didesak untuk
memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965,[22] yang secara
tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang
protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu
itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI
selama hilangnya para jendral. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta
terjadi karena hanya akan menimbulkan kudeta-kudeta lainnya.[23]
Akhir karier militer
|
Prabowo
diberhentikan sebagai Pangkostrad pada tanggal 22 Mei 1998 oleh Presiden Habibie
karena menggerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar
komando resmi Panglima ABRI saat itu, Wiranto, sehari setelah Habibie diangkat
menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Kemudian Prabowo digantikan oleh Johny
Lumintang yang hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam, dan kemudian
digantikan oleh Djamari Chaniago.[25] Setelah pemecatan tersebut,
Prabowo menemui Presiden Habibie, dan sempat terlibat perdebatan yang sengit.
Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando
(Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Selanjutnya, Prabowo harus
menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Dalam sidang tersebut, Prabowo
disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen
Kopassus. 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab
Wiranato agar Prabowo dipecat. Hal itu dianggap sebagai akhir karier militer
Prabowo.[26] Pembicaraan tersebut dibantah oleh Prabowo.[27]
Pada Pilpres 2009 ketika Prabowo dicalonkan sebagai cawapres Megawati, Ketua
DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, juga membantah bahwa Prabowo dipecat dari
Pangkostrad, melainkan diberhentikan dengan hormat.[28][29]
Sementara itu pada 2012 dalam acara Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS)[30]
Prabowo mengakui bahwa dia dipecat oleh Habibie.[31]
Karier bisnis
Prabowo
memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar
negeri.[32] Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang
bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy
yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp,
juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah
meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya,
Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha
dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang
berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh
Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto.[33] Prabowo
membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank
Mandiri.[34]
Selain
mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas
Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga
menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki
oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu
bara.[33]
Pada
Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp
1,579 triliun dan US$ 7,57 juta,[35] termasuk 84 ekor kuda istimewa
yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah
seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300.[36] Kekayaannya ini
besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003.
Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.[37]
Namun,
pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor,
yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7
kreditor separatis.[38] Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31
triliun.[38] Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang
sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor
dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan
bangkrut.[38] Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara
selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan
perpanjangan masa pembayaran utang.[39]
Pada
tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT
Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah
karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan[40]
Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan
menggelar aksi di Bundaran HI.[41] Namun berita ini kemudian
dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak
pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI
dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas
Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak
Maret 2014.[42] Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah
menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh
kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh
pada pertengahan tahun 2013.[43]
Organisasi nonpemerintah
Prabowo
terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode
2004-2009.[44] Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa
organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang
Pasar Tradisional Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia.[32]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia
yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui
penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama.
Pada
tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah.[45][46]
Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto digantikan oleh
DR. Oesman Sapta Odang dan pergantian ini telah mendapat Pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-14 .
AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011.[47] Terhadap
Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DR.
Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan
Prabowo tersebut.[47]
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
Asosiasi
Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) adalah organisasi independen yang
memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6
Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum
APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari
29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah
tingkat kabupaten.[48]
Selaku
Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi
hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil.
"Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga
ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela
dibubarkan karena ada pembongkaran", cetus Prabowo.[49]
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
Prabowo membuka turnamen pencak
silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Ikatan
Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang
membawahi kegiatan pencak silat secara resmi, antara lain menyelenggarakan
pertandingan, membakukan peraturan dan lain-lain.
Prabowo
pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI tahun 2004.
Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27
Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB
IPSI.[50] Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak
silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang
dipertandingkan.[51]
Karier politik
Pemilu 2004
Prabowo
memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon
presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai
putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.[52]
Pendirian Partai Gerindra
Prabowo,
bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan
mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi
Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia
Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai
Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih
4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu
legislatif Indonesia tahun 2009.[53]
Pemilu 2009
Artikel
utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pada
9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo
menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas
pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.[54] Namun, setelah
proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil
presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani
Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:[55]
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2009
- Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
- Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
- Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
- Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
- Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014
Keduanya
mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan
administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo
dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.[56]
Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.[57] Deklarasi ini
juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang
berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.[57]
Hasil
hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran
Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan
Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset
Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo
kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu
Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang
diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan
Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun
2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap
pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres[58]
Pemilu 2014
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo
menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada
pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa
Barat.[59]
Partai
Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon
presiden pada pemilihan presiden 2014.[60] Prabowo sendiri sudah
menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat
dukungan dari rakyat[61]
Walaupun
beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan
dengan calon-calon presiden lainnya,[62] tidak sedikit pengamat
politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai
Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah.[63]
Di
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, hanya
sedikit selisih suara dibanding PDIP dan Golkar, yaitu 11,58 persen, sementara
PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan perhitungan cepat
Kompas hingga 9 April 2014.[64]
Prabowo
Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam
kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin
membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi
kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya
air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program
pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga
kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas
korupsi, kuat, tegas dan efektif.[65]
Setelah
meningkatnya popularitas dan elektabilitas Prabowo di berbagai lembaga survei
dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, ia terus diserang kampanye hitam
dan opini negatif[66] antara lain beredarnya uang kertas pecahan Rp50.000
yang diberi cap dengan tulisan "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu
Adil" dan penghembusan kembali isu stigmatisasi atas tudingan
keterlibatan, bahkan nama Prabowo juga disebut-sebut sebagai dalang penculikan
aktivis pro demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa Trisakti, otak penggerak
Kerusuhan Mei 1998 dan tuduhan hendak melakukan kudeta Mei 1998.[67]
Prabowo juga diduga berjanji akan memberikan satu miliar kepada setiap desa di
Indonesia bila ia terpilih sebagai presiden.[68]
Gelar kehormatan
Marga Lumban Tobing
Pada
tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing.
Selain Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga diterima
sebagai anggota marga tersebut.[69] Penganugerahan marga tersebut
difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan
berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.[70]
Gelar adat Tongkonan
Pada
tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat
adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara.[71] Pemberian gelar adat
yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul
Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana
Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja
Utara Frederik Batti Sorring beserta ribuan warga setempat.
Kegiatan filantropis
Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri
Prabowo
dikenal senang menyekolahkan talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawari
posisi tinggi kepada mereka yang telah lulus. Salah satu contohnya adalah
Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang bersekolah ke
Jepang atas biaya Kementrian Pertahanan, namun ditolak saat melamar masuk ke
TNI Angkatan Laut. Ia mengajak Sudaryono bergabung dan mendapat posisi penting
di lingkaran dalam. Selain itu ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir
mendapat karier politik di Australia, namun diminta bergabung dengan Gerindra.[72]
Kontroversi Pembebasan Wilfrida Soik
Pelayanan
Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara
Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrida Soik dari
hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[73]
Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela
Wilfrida Soik. Wilfrida adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang
diberangkatkan secara ilegal. Wilfrida didakwa hukuman mati karena membunuh
majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010.[74]
Direktur
Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim
bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya
buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan
hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRI Malaysia
telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care
tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010. Mereka pun
mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua
itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat
peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia.
Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim
advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga
menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.[75]
Citra personal
Seperti
calon presiden lainnya, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali
dengan baju warna khaki dengan banyak kantong. Ini membuat ia dianggap
mengingatkan masyarakat kepada sosok Sukarno dan Syahrir. Ia sendiri menyatakan
menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering
mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di Pilpres 2009.[76]
Selain
pakaian khaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno
yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media
sosial.[77]
Kontroversi
Manuver saat Orde Baru
Dengan
menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya dianggap
mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an.[78]
Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya.[78]
Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengudang Abdurrahman Wahid ke
markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung
dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi
akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto.[79] Ia juga
memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite
Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan
Mohamad.[80]
Konflik dengan LB Moerdani
Prabowo
termasuk tokoh kontroversial di Indonesia.[81] Pada tahun 1983,
Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa
jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan
Maret 1983, di Datasaemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya
penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani yang diduga
hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan
oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah
wakil Luhut saat itu.[82]
Mayor
Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan memerintahkan agar senjata dan
alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan
Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.[83]
Namun
Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa .
Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk
melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada
buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan
membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.[83]
Pada
tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi
Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa
LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat
dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo
Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan
ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jendral Try Soetrisno, sehingga akhirnya
jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.[83]
Penggantian
LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo
menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon
Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon
umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kkhawatiran tersebut tidak
terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap
keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.[83]
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada
tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor
Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan
aksi teror ke warga sipil di Timor Timur.[84] Peristiwa ini membuat
Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel
Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna.[84][85]
Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar
Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[86]
Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum
karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[87]
Prabowo
juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun
1983 di Timor Timur.[88][89] Prabowo sendiri membantah dan
menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[90] Sementara itu, seperti
yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni
1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara
yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12
hingga 15 April 1989.[91]
Kontroversi selama periode 1997-1998
Penculikan aktivis
Artikel
utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998
Pada
tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa
terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi.[92] Setidaknya 14 orang,[93]
termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus
Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang.[94] Mereka
diyakini sudah meninggal.[95] Prabowo sendiri mengakui memerintahkan
Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut
merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu.[96][97] Prabowo
hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia
kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak
tahu-menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku
telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai
Gerindra.[98]
Sementara
saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa
Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus
penculikan aktivis ini.[99] Namun, Prabowo masih belum diadili atas
kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke
penjara.[100][101] Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie
Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk
mengusut kasus tersebut.[102][103] Pengakuan mengejutkan datang dari
Kivlan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo. Ia mengaku mengetahui
pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan, dan tahu pasti
mereka telah dibunuh. Kivlan Zen menantang dibukanya kembali kasus penculikan
ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi
penculikan 13 orang tersebut adalah perbutan pihak yang ingin mendiskreditkan
Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali
penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah
pernyataan pribadi Kivlan Zen. Secara resmi pernyataan Kivlan Zen sudah pernah
dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung.[104]
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa
Menurut
Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo
mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan
"pengkhianat bangsa".[105] Selain itu, dari wawancara Adam
Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia
siap "mengusir semua orang Tionghoa meskipun hal itu akan membuat ekonomi
Indonesia mundur 20-30 tahun"[106] dan mengatakan "kamu
Tionghoa Katolik mencoba menjatuhkan Suharto".[105] Sofjan
sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang
Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[107]
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Artikel
utama untuk bagian ini adalah: Kerusuhan Mei 1998
Prabowo
diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari
Fakta.[108][109][110] Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto
menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta,
kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya
"Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi
dilanjutkan.[111] Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan
rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat
simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan
kerusuhan.[112] Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[113]
Prabowo
mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa
menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga
menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya
konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung
dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa
perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang
bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa
dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[114]
Pembelaan
lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai
Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat
perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia
difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda
dan Mandala atas biaya sendiri.[115]
Sementara
terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di
Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari
senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI.
Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang
digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke
atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang
akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.[115]
Isu kudeta
Pada
pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa
telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan
di kediaman Presiden B.J. Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima
ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena
itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima
Kostrad.[116]
Di
siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan
Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung
menghadap Presiden B.J. Habibie di istana untuk mendapat kepastian
pemberhentiannya. Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya
adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta
Besar untuk Amerika Serikat.[114] Sore harinya Prabowo menyerahkan
jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.[117]
Prabowo
yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei
itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan mempercepat
pensiun saya adalah sah,” ujarnya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya
akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati
berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan
kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah
seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.[118]
Setelah
Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania.[119] Ia diisukan mendapat
tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II.[120] Namun tawaran
ini ditolaknya.[121] Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999
menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali
ke Indonesia pada November 2001.
No comments:
Post a Comment